Logo Partai Nasrep

Logo Partai Nasrep
Partai Nasional Republik (Nasrep) tidak hanya menggandeng Partai Nurani Umat (PNU) untuk mendapatkan status badan hukum supaya bisa ikut berkompetisi dalam pemilu 2014. Partai yang mengusung Tommy Soeharto sebagai calon presiden ini ternyata juga mengakuisisi partai lainnya.

"Yang sudah pasti bergabung itu PNU sama Partai Sarikat Indonesia (PSI)," ujar Ketua Umum Nasrep, Jus Usman, di Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Nasrep mundur dari proses verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, namun kemudian bergabung dengan PNU yang telah berbadan hukum sejak 2008. Tak hanya bergabung, nama PNU lalu diubah menjadi Partai Nasional Republik. Penggantian nama itu telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 4 Januari 2012.

Sementara itu, PSI adalah partai yang tak lolos verifikasi pada pemilu 2009 lalu. Namun, PSI dan tiga partai peserta pemilu 2004 lainnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. PSI dan ketiga partai itu oleh MK disahkan sebagai peserta pemilu 2009.

Usman mengatakan karakter masing-masing partai yang tergabung dalam Nasrep ini memang berbeda-beda. Namun, menurut dia perbedaan itu bisa diakomodasi dalam wadah Nasrep. "Masing-masing punya karakter, visi, dan misi. Karena itu yang jelas sudah ada kesepakatan institusi-institusi partai, selain itu orang per orang," ujar dia.

Dengan bergabungnya sejumlah partai ini, Usman mengatakan partainya memiliki banyak mesin politik dan jaringan untuk mendulang dukungan. Mesin politik dari masing-masing partai diharapkan bisa bergerak bersama. Ditambah lagi, program partainya yang berbasis kerakyatan.

"Kita harapkan bisa bermanafaat langsung ke tempat masing-masing. Tapi target kita sampai dengan pemilu, minimal 12 juta Kartu Tanda Anggota," ujarnya.

Meski optimistis, Usman mengaku masih terganggu dengan wacana kenaikan ambang parlemen (parliamentary threshold). "Kalau kita dengan pengalaman 2,5 persen saja, 22 ribu suara hilang. Kalau parliamentary dinaikkan maka akan mengurangi kualitas demokrasi," ujar dia. "Makanya kami akan melakukan upaya judicial review."

Akuisisi partai model Nasrep ini mendapat sorotan dari banyak kalangan. Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengritik keras. Dia menyebut model ini sebagai akuisisi.
"Ini fenomena jual beli partai, menurut saya kita layak mempertanyakan argumen yuridis mengapa Kemenkumham meloloskan Nasrep yang membonceng Partai Nurani Umat," ujar Burhanudin. "Jadi, politik kita seolah hanya ajang transaksi yang diinterpretasikan negatif. Tidak etis, aneh bin ajaib kalau proses ini tidak dijelaskan secara memadai."
Burhan menambahkan, meski Nasrep sudah berbadan hukum, mereka belum bisa bernafas lega sebagaimana partai-partai lain yang sudah mapan. Nasrep masih harus menjalani verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditetapkan bisa mengikuti pemilu 2014.

"Saya kira Nasrep yang memakai jubah Nurani Umat itu belum bisa bernafas lega meski sudah lolos, masih menunggu verifikasi faktual KPU yang masih menunggu hukum acara pemilu," katanya. "Partai-partai lain juga harus dinyatakan lolos verifikasi faktual ini sebelum dinyatakan boleh ikut pemilu." (kd)


Demo Blog NJW V2 Updated at: 06.59

0 komentar:

Poskan Komentar