Logo Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Logo Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 atau 6 hari setelah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah fusi atau pengabungan dari tiga partai sekular: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

PNI sebagai partai bermassa terbesar dalam PDI yang didirikan oleh Soekarno, mempunyai basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI di zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965.

PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya.

Pada awal berdirinya PDI pada tahun 1973 dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.
Tujuan dan pokok usaha partai

Dalam anggaran dasarnya tujuan partai ini adalah:

    Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis
    Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
    Terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Sedangkan pokok usaha partai ialah:

    Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat sehingga menjadi insan Pancasilais sejati
    Mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan kemasyarakatan, bangsa dan negara, dalam dan luar negeri
    Memperjuangkan terlaksananya konsepsi-konsepsi tersebut di atas serta berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan yang demokratis, seimbang dan progresif.

Perkembangan

Dengan berkembangya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI.

Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarnois (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.
Perpecahan

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Pada tanggal 27 Juli 1996, Peristiwa 27 Juli, kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar massanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih dikenal sebagai "Mega Bintang".
Pemilu 1999

Pada pemilu 1999 PDI di bawah Budi Hardjono dan PDI di bawah kepemimpinan Megawati PDI-Perjuangan (PDI-P) ikut dalam pemilihan umum dengan hasil akhir PDI Budi Hardjono kalah telak, sementara PDI-P memenangkan cukup banyak suara, meskipun tidak cukup untuk menjadikannya pemenang mutlak pemilu itu. Karena aturan electoral treshold 3% dari jumlah pemilih, maka PDI di bawah Budi Hardjono mengubah nama menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) [1] di bawah pimpinan Dimmy Haryanto.


Demo Blog NJW V2 Updated at: 18.43

0 komentar:

Poskan Komentar