Logo Kabupaten Pegunungan Bintang

Logo Kabupaten Pegunungan Bintang

Pokok - Pokok Potensi
Berdasarkan hasil analisis data serta diperkuat dengan uraian dan penjelasan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang, secara umum dapat dirumuskan pokok-pokok potensi permasalahan yang terkait dengan pembangunan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Adapun pokok-pokok potensi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
Keterisolasian wilayah
Sebagian besar wilayah Pegunungan Bintang sangat terisolir, baik secara internal maupun eksternal. Kondisi medan yang sangat berat menyebabkan hubungan antar distrik dan antara kabupaten dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan Ibukota Provinsi hanya mengandalkan transportasi udara/pesawat dengan biaya yang cukup tinggi. Hampir seluruh jaringan jalan masih berupa jalan tanah yang seringkali terutup oleh hutan dan semak belukar. Belum terbangunnya sistem transportasi wilayah yang utuh dan terintegrasi dan minimnya jaringan jalan, merupakan salah satu akar permasalahan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, belum berkembangnya sektor-sektor perekonomian, dan tidak meratanya pelayanan fasilitas umum (listrik, air bersih, sanitasi, dsb.)
Belum berkembangnya perekonomian wilayah
Mengingat lebih dari 80% pendapatan regional berasal dari sektor pertanian, perkembangan perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang sangat terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti luas. Hingga saat ini kegiatan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang masih bersifat subsisten, berskala kecil, dan terbilang rendah produktivitasnya. Sebagian besar hasil pertanian tidak berorientasi pasar , melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum berkembangnya sektor pertanian di atas terutama disebabkan oleh:
  •  
    • Keterbatasan kapasitas masyarakat
    • Sulitnya mengakses sumber-sumber daya produktif
    • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian
Selain di sektor pertanian, permasalahan juga terjadi dijumpai di sektor usaha kecil dan menengah. Secara internal, p ermasalahan tersebut berkaitan dengan kualitas manajemen, penguasaan teknologi, permodalan, pemasaran dan jiwa kewirausahaan baik itu di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, serta kegiatan industri pengolahan. Sementara itu, secara eksternal, permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah terkait dengan tingginya biaya transaksi akibat sulitnya transportasi dan ketersediaan pengelolaan bahan baku lokal.
Rendahnya perkembangan perekonomian wilayah juga disebabkan oleh r endahnya minat dunia usaha dalam mengelola sumberdaya pertanian dan potensi SDA lainnya. Selain berkaitan dengan persoalan keamanan dan keterbatasan infrastruktur, belum tersedianya data/informasi lengkap mengenai potensi ekonomi wilayah juga menyebabkan keengganan sektor swasta untuk menanamkan modal di wilayah Pegunungan Bintang. Secara keseluruhan, hal ini menyebabkan potensi sumbedaya lokal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan wilayah.
Rendahnya pelayanan sosial dasar dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Secara umum, karakteristik sosial masyakarak Kabupaten Pegunungan Bintang masih dicirikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktifitas dan kemampuan daya saing masyarakat, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pelayanan kebutuhan yang sangat minim pada daerah-daerah pedalaman yang terpencil. P rasarana dan sarana pendukung wilayah untuk pembangunan ekonomi daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar wilayah pedalaman dan beberapa wilayah sampai saat ini masih dilayani oleh moda transportasi udara, sehingga membutuhkan biaya angkutan yang tinggi dan kapasitas angkut yang sangat terbatas
K eterbatasan aksesibilitas telah berakibat pada rendahnya tingkat pelayanan kebutuhan fisik dasar masyarakat. Sebegian besar penduduk belum dapat menikmati fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi dan drainase lingkungan, sarana perumahan dan permukiman. Sarana pendidikan pun belum tersebar secara merata di setiap distrik. Pemberdayaan kelembagaan guna mendukung kegiatan sektor perekonomian seperti kegiatan petani ataupun peternak juga masih sangat kurang optimal. Pada sisi lain, i mplementasi pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlihat kurang memperhatikan karakteristik lokal, termasuk pengakuan terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal, sehingga kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gangguan di perbatasan
Masyarakat di perbatasan masih memegang teguh tradisi budaya untuk saling kunjung dengan sanak saudara atau kerabat yang tinggal di Papua New Guinea (PNG). Tradisi ini seringkali menimbulkan persoalan lintas batas di kawasan perbatasan karena sering disalahtafsirkan sebagai kegiatan lintas batas ilegal. Apalagi banyak tanah hak ulayat penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang berada di wilayah PNG, begitu juga sebaliknya. Adanya penduduk yang mengaku warga negara PNG dan berdiam di wilayah RI turut mepersulit persoalan. Ditambah lagi dengan tidak jelasnya patok batas antar kedua negara. Tidak jarang ditemukan adanya penduduk perbatasam yang memilik KTP atau identitas kewarganegaraan ganda.
Pada beberapa kasus, terdapat pelintas batas ilegal yang tidak mau kembali ke wilayah Papua karena alasan politik. Oleh karena itu, daerah perbatasan juga sering dijadikan tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah RI maupun PNG. Bahkan tidak jarang terjadi berbagai aktivitas yang diduga sebagai bagian dari kegiatan gerombolan separatis, sehingga daerah ini memiliki tingkat gangguan keamanan yang relatif tinggi (rawan konflik). Kondisi keamanan juga semakin rawan seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan ilegal (illegal trading) melintasi perbatasan RI-PNG, terutama yang berkaitan dengan pencurian kayu (illegal logging).
Sebagian besar wilayah perbatasan belum tertata dengan baik. Sarana infrastruktur dan aksesibilitas menuju perbatasan juga masih sangat terbatas. Demikian juga halnya dengan ketersediaan fasilitas publik, baik yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perumahan. Oleh sebab itu, kualitas kehidupan penduduk di kawasan perbatasan RI-PNG terbilang masih rendah.
Keterbatasan infrastruktur dasar
Seiring dengan tumbuhnya aktivitas sosial ekonomi dan pelayanan pemerintahan dengan hadirnya Kabupaten, kebutuhan BBM semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, pasokan BBM di wilayah Pegunungan Bintang sangat terbatas dan sangat mahal harganya karena hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara. Secara tradisional masyarakat setempat masih menggunakan bahan kayu sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Sementara itu, berkaitan dengan kebutuhan listrik, tenaga listrik yang terpasang di Kota Oksibil tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara menyeluruh. Demikian juga halnya dengan pasokan listrik yang terpasang di setiap distrik.
Salah satu kendala dalam hal pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah kondisi geografis yang luas dan terpencar sehingga sulit untuk mengembangkan sistem pelayanan yang optimal. Upaya pengembangan dan distribusinya memerlukan biaya yang besar.
Dalam hal penyediaan air bersih, permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbatasnya sumberdaya air di kota Oksibil. Untuk memenuhi kebutuhan air, penduduk kota menggunakan air hujan yang ditampung dalam drum. Selain itu, air di kota oksibil mengandung kapur yang cukup tinggi. Sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya air di ibukota kabupaten dan pusat-pusat distrik juga masih sangat terbatas, baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi.
Sulitnya pengembangan kawasan
Kabupaten Pegunungan Bintang didominasi oleh wilayah perdesaan yang dikenal dengan sebutan kampung yang terkelompok, terpencar, dan terpencil. Sebagian besar kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan lebih terkonsentrasi di pusat-pusat distrik, sedangkan kawasan kampung yang terletak jauh dari pusat distrik dan yang berada di kawasan perbatasan kurang mendapat perhatian. Ini terjadi karena adanya keamanan serta letak geografi yang berat dan topografinya yang cukup sulit.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan kawasan adalah :
  1. Rendahnya tingkat pelayanan yang disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana perdesaan/kampung;
  2. Rendahnya tingkat SDM di perdesaan/kampung;
  3. Terbatasnya aktivitas sosial ekonomi dan yang masih bersifat konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) dan belum berorientasi pasar;
  4. Belum terbangunnya sistim jaringan ekonomi antara kampung-kampung dengan pusat-pusat distrik sebagai pusat kegiatan ekonomi, akibat terbatasnya aksesibilitas;
  5. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dapat mengangkat kehidupan ekonomi perdesaan/kampung;
  6. Belum optimalnya pengembangan kawasan perbatasan dengan PNG;
  7. Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun rencana pengembangan kawasan Pegunungan Bintang;

0 Response to "Logo Kabupaten Pegunungan Bintang"

Poskan Komentar