Logo Kabupaten Bantul

Logo Kabupaten Bantul

Lambang Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
I.
BENTUK DAN ISI LAMBANG DAERAH
 
Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima.
Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”
Di dalam bentul Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :
  - Keadaan Alam
- Kekayaan Alam
- Latar Belakang Sejarah
- Semangat dan Cita-cita
- Persatuan/kesatuan
- Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horisontal 30 dan garis tengah Vertikal 40.

II.

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH
   
  - Landasan Idiil Pancasila
- Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Lukisan Dalam Warna Merah , Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Lukiwan Dalam Ganbar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.
- Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO”
Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima
- Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponogoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
- Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.
 
Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.
 
Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut.
 
Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
 
Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:
  - Bidang Legislatif
  - Bidang Eksekutif
  - Bidang Yudikatif
 
Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelepah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :
  - Sosial Control
  - Sosial Support
  - Sosial Participation
  - Sosial Responsibility
 
Hasil Produksi Daerah Kabupaten bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan eksport dan pohon kelapa yang berbuah menunjukan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.
 
III. WARNA DAN ARTINYA
   
  1. Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran 
  2. Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian 
3. Biru : Berarti kesetiaan 
4. Kuning & Kuning Emas : Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran 
5. Merah : Berarti keberanian 
6. Putih : Berarti kesucian 
7. Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.

KILAS SEJARAH KABUPATEN BANTUL

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.
Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarata bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.
Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).
Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.
Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

dikutip dari : http://bantulkab.go.id

Previous
Next Post »
0 Komentar